PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN 21 OPD

Pelaksanaan pemanfaatan data tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan , Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 telah dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan 21 OPD yakni :

  1. Sekda kabupaten Sleman
  2. Skertariat DPRD
  3. Inspektorat Kabupaten Sleman
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  6. Dinas Pendidikan
  7. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
  8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  9. Dinas Pemuda dan Olahraga
  10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  12. Dinas Perhubungan
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika
  14. Dinas Lingkungan Hidup
  15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  16. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
  17. Dinas penanaman Modal, dan pelayanan Perizinan Terpadu
  18. Dinas Perpustakan dan Kearsipan
  19. Satpol PP
  20. RSUD Prambanan
  21. Bappeda

Pada kesempatan penandatangan PKS tersebut disampaikan pula oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jazim Sumirat, S.H,M.Si mengenai mekanisme pemanfaatan data dengan sistem DWH (Data warehouse) terpusat, bahwa database kependudukan yang dipergunakan untuk pemanfaatan data adalah data yang telah dikonsolidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan menggunakan server yang terletak di Ditjen Dukcapil di Jakarta. Dengan kerjasama pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat terwujudnya penggunaan single identity number sebagai salah satu bentuk pelayanan publik untuk menuju Sleman Smart Regency.