KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tegas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
6. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan