DISPENSASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

DISPENSASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKDAN DAN PERISTIWA PENTING

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sleman ke -102, Pemerintah Kabupaten Sleman berencana memberikan dispensasi pengenaan sanksi administratif terhadap keterlembatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Hal ini dimaksusdkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.
Hal tersebut dikuatkan dengan SK Bupati Sleman Nomor 14.1/Kep.KDH/A/2018 tentang dispensasi Pengenaan Sanksi Admnistratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting tanggal 28 Februari 2018.
Dispensasi tersebut diberikan untuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Pindah
2. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing
3. Surat Keterangan Pindah Datang
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri untuk WNI
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri untuk Orang Asing Pemegang Kitas
6. Kartu Keluarga (KK)
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
8. Akta Kelahiran
9. Akta Perkawinan
10. Pembatalan Perkawinan
11. Akta Perceraian
12. Pelaporan Perceraian Luar Negeri
13. Pembatalan Perceraian
14. Akta Kematian
15. Pelaporan Kematian Luar Negeri
16. Akta Pengakuan Anak
17. Akta Pengesahan Anak
18. Pengangkatan Anak
19. Perubahan Nama; dan
20. Perubahan Status Kewarganegaraan
Dispensasi tersebut diberlakukan dari tanggal 2 April 2018 sampai dengan 29 Juni 2018. Kepada masyarakat di kabupaten Sleman dipersilakan untuk memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya.
Saat ini cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk anak 0-18 tahun (per Februari 2018) sebanyak 88,61% dan cakupan kepemilikan KTP el (per Februari 2018) sebanyak 98,07%.