Berita

Sebagai tindaklanjut dari perekaman KTP elektronik di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka diserahkan KTP elektronik kepada warga binaan lapas. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman di Cebongan dan Aula Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A di Pakem.

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan maka dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman melaksanakan jemput bola di Lembaga Pemasyarakatan Narkota pada tanggal 10 Januari 2019 dengan sasaran warga sleman yang belum pernah melakukan perekaman data KTPel di Lapas tersebut. Pelayanan jemput bola tersebut dapat melaksanakan perekaman penduduk sebanyak 12 orang.  

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/24150/DUKCAPIL tertanggal 17 Desember 2018 hal Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP El Serentak Secara Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah melaksanakan jemput bola perekaman KTP El di Panti Wredha Pakem pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dengan hasil perekaman 33 orang penghuni Panti, sementara pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2018 telah dilakukan jemput bola perekaman di Lapas Cebongan dengan peserta perekaman 7 orang penghuni lapas. Pelaksanaan perekaman di Lapas Cebongan dilakukan bersama dengan Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Jemput bola perekaman KTP el menurut Dirjen Dukcapil diarahkan kepada pemilih pemula di SMU, SMK, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren atau pemilih yang ada di Rutan dan Lapas serta tempat lain yang

Pemanfaatan data kependudukan sebagai amanat dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 pasal 58 ayat 4 : Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.